Konsideran Yang Diambil Dalam Memutuskan Dekrit Presiden 1959 Adalah. …..
Peserta rekrutmen Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) akan memasuki tahap Tes Kompetensi Dasar (SKD).
Nah untuk mempersiapkan diri, berikut contoh soal SKD CPNS 2023 untuk latihan.
Diketahui tes SKD ini memiliki tiga jenis tes yaitu Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Intelegensi Umum (TIU) dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP).
Salah satu soalnya membahas mengenai Konsideran Yang Diambil Dalam Memutuskan Dekrit Presiden 1959 Adalah.
Konsideran yang diambil dalam memutuskan Dekrit Presiden 1959 adalah…
a. dukungan rakyat Indonesia atas keadaan yang membahayakan persatuan
b. kembali ke UUD 1945
c. dukungan partai politik terhadap kepemimpinan Soekarno
d. dorongan pemerintah RRC
e. Soekarno terpengaruh oleh golongan komunis
Jawaban :
Pembahasan :
Keputusan Presiden Nomor 150 Tahun 1959 tentang Kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945, atau yang lebih dikenal sebagai Dekret Presiden 5 Juli 1959, adalah dekret (secara legal Keputusan Presiden) yang dikeluarkan oleh Presiden Indonesia yang pertama, Soekarno pada 5 Juli 1959.
Isi dekret ini adalah pembubaran Badan Konstituante hasil Pemilu 1955 dan penggantian undang-undang dasar dari UUD Sementara 1950 ke UUD ’45.
Dekret Presiden 1959 dilatarbelakangi oleh kegagalan Badan Konstituante untuk menetapkan UUD baru sebagai pengganti UUDS 1950.
Anggota Konstituante mulai bersidang pada 10 November 1956, tetapi pada kenyataannya hingga tahun 1958 belum berhasil merumuskan UUD yang diharapkan.
Sementara, di kalangan masyarakat pendapat-pendapat untuk kembali kepada UUD ’45 semakin kuat.
Dalam menanggapi hal itu, Presiden Ir. Soekarno lantas menyampaikan amanat di depan sidang Konstituante pada 22 April 1959 yang isinya menganjurkan untuk kembali ke UUD ’45.
Pada 30 Mei 1959 Konstituante melaksanakan pemungutan suara. Hasilnya 269 suara menyetujui UUD 1945 dan 199 suara tidak setuju.
Meskipun yang menyatakan setuju lebih banyak, pemungutan suara ini harus diulang karena jumlah suara tidak memenuhi kuorum. Pemungutan suara kembali dilakukan pada tanggal 1 dan 2 Juni 1959. Dari pemungutan suara ini Konstituante juga gagal mencapai kuorum.
Untuk meredam kemacetan, pada tanggal 3 Juni 1959 Konstituante mengadakan reses (masa perhentian sidang parlemen; masa istirahat dari kegiatan bersidang) yang kemudian terungkap untuk selamanya.
Untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, maka Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Letnan Jenderal A.H. Nasution atas nama Pemerintah/Penguasa Perang Pusat (Peperpu), mengeluarkan peraturan No.Prt/Peperpu/040/1959 yang berisi larangan melakukan kegiatan-kegiatan politik.
Pada tanggal 16 Juni 1959, Ketua Umum PNI Suwirjo mengirimkan surat kepada Presiden agar mendekritkan berlakunya kembali UUD 1945 dan membubarkan Konstituante.
Demikianlah informasi menarik kali ini mengenai Konsideran Yang Diambil Dalam Memutuskan Dekrit Presiden 1959 Adalah. Semoga bermanfaat dan menginspirasi.
