Singkatan PNBP: Definisi, Contoh, dan Penggunaan

Singkatan PNBP

Singkatan PNBP – Dalam artikel ini, kami akan menjelaskan secara rinci apa itu singkatan PNBP, memberikan contoh-contoh yang relevan, serta menguraikan penggunaan singkatan ini dalam berbagai konteks.

Dengan membaca panduan ini, Anda akan mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang konsep ini dan dapat menggunakannya dengan percaya diri dalam tulisan atau percakapan Anda. Mari kita mulai!

Apa itu Singkatan PNBP?

Singkatan dari PNBP merupakan kependekan dari “Penerimaan Negara Bukan Pajak.” PNBP sendiri merujuk pada penerimaan atau pendapatan yang diterima oleh negara dalam bentuk selain pajak. Singkatan PNBP sering digunakan dalam berbagai dokumen resmi, termasuk laporan keuangan pemerintah, undang-undang, peraturan, dan dokumen administratif lainnya.

Contoh Singkatan PNBP

Berikut adalah beberapa contoh singkatan PNBP yang umum digunakan:

  1. DIPA PNBP: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak
  2. SPM PNBP: Surat Perintah Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak
  3. SP2D PNBP: Surat Perintah Pencairan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak

Penggunaan Singkatan PNBP dalam Konteks

Singkatan PNBP digunakan dalam berbagai konteks, terutama dalam lingkup keuangan publik dan administrasi pemerintahan. Berikut adalah beberapa contoh penggunaan singkatan PNBP:

1. Laporan Keuangan Pemerintah

Dalam laporan keuangan pemerintah, singkatan dari PNBP sering digunakan untuk merujuk pada sumber penerimaan yang bukan berasal dari pajak. Contohnya, PNBP dapat mencakup pendapatan dari lelang aset, royalti, dividen, dan hasil pengelolaan kekayaan negara.

2. Peraturan dan Undang-Undang

Singkatan dari PNBP sering muncul dalam peraturan dan undang-undang terkait keuangan publik. Penggunaan singkatan ini memudahkan pembaca dalam memahami isi dokumen tersebut. Dalam konteks ini, pemahaman yang jelas mengenai singkatan PNBP menjadi penting untuk menafsirkan dengan benar peraturan-peraturan tersebut.

3. Proses Pembayaran dan Pelaporan

Singkatan dari PNBP juga digunakan dalam proses pembayaran dan pelaporan penerimaan negara. Dokumen seperti SPM PNBP dan SP2D PNBP menjadi acuan dalam mengatur proses pembayaran dan pencairan dana yang terkait dengan pendapatan negara.

Singkatan Pnbp Stnk

Pnbp adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. 

Selain itu, Pnbp ini adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara.

Hal ini didasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat (dalam hal ini Presiden Republik Indonesia) di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.

  • Pemanfaatan sumber daya alam
  • Pelayanan
  • Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan
  • Pengelolaan Barang Milik Negara
  • Pengelolaan Dana
  • Hak Negara Lainnya

Contoh sederhana Pnbp ini adalah pemanfaatan layanan paspor, KITAS, perpanjangan SIM, pembayaran tilang sampai dengan pembayaran dividen BUMN dan biaya administrasi terhadap pelayanan publik yang disediakan oleh Kementerian/ Lembaga pemerintahan lainnya.

Salah satu yang juga bisa termasuk pada Pnbp ini adalah pada penggunaan STNK. 

Pnbp diatur dalam UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, mencabut undang-undang sebelumnya yaitu UU No. 20 Tahun 1997. 

Dalam undang-undang tersebut, dijelaskan mengenai pengertian PNBP, objek dan subjek PNBP, besaran tarif, pengelolaan PNBP, pemungutan PNBP, serta penggunaan dana PNBP.

Demikianlah informasi menarik kali ini mengenai Singkatan Pnbp. Semoga bermanfaat dan menginspirasi.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *